BUPATI TASIKMALAYA MERESMIKAN 2.629 BPD DARI 351 DESA
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto meresmikan 2.629 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2019-2025 se- Kabupaten Tasikmalaya bertempat di Gedung Islamic Center, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jum’at (25/01/2019). Peresmian anggota BPD diawali dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Tasikmalaya dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H. Haris Sanjaya, Asisten Pemerintahan H. Ahmad Muksin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana H. Endang Zaenal Alfian dan seluruh kepala desa serta penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Bupati Tasikmalaya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota BPD yang purna bakti. “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengorbanan selama aktif sebagai Lembaga formal dalam sistem pemerintahan desa di desa masing-masing, semoga apa yang telah saudara berikan menjadi amal ibadah,” tuturnya.
Dilaksanakannya Peresmian anggota BPD oleh Bupati berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa.
Bupati Tasikmalaya menyampaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa kewenangan BPD adalah membahas rencana peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, yang dalam implemantasinya diperlukan koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi dengan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya,” ujar Bupati.
Bupati Tasikmalaya meminta kepada anggota BPD yang telah diresmikan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPD.
Baca juga : Buni Yani hadir ke Kejari Depok dengan didampingi Tim Penasehat
DI DUGA ADA PENGGELEMBUNGAN DANA
pembuatan gor di desa mulyasarikec salopa kab tasikmalaya terkatung2
Menteri Desa PDTT berbicara mengenai efektivitas
RI Joko Widodo dalam rangka mensosialiasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 ke Kabupaten Garut
4 tahun dana desa lampaui rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)
Dalam sambutannya, Bupati meminta agar BPD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Desa, bermitra dengan Kepala Desa, dengan cara membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergitas dengan tetap koordinasi dan konsultasi serta kerja sama dengan penyelenggara pemerintah lainnya serta seluruh komponen masyarakat.
Bupati juga menegaskan agar Kepala Desa dan BPD menjalankan seluruh prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bantuan keuangan lainnya. “Terlebih, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentan Pengelolaan Keuangan Desa, harus sudah dilaksanakan secara efektif pada tahun 2019,” ujar Bupati.
Pada akhir sambutannya Bupati mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa adaah motor penggerak pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa, sehingga semangat dan jiwa swadaya gotong royong dalam pembangunan desa dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto meresmikan 2.629 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2019-2025 se- Kabupaten Tasikmalaya bertempat di Gedung Islamic Center, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jum’at (25/01/2019). Peresmian anggota BPD diawali dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Tasikmalaya dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H. Haris Sanjaya, Asisten Pemerintahan H. Ahmad Muksin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana H. Endang Zaenal Alfian dan seluruh kepala desa serta penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Bupati Tasikmalaya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota BPD yang purna bakti. “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengorbanan selama aktif sebagai Lembaga formal dalam sistem pemerintahan desa di desa masing-masing, semoga apa yang telah saudara berikan menjadi amal ibadah,” tuturnya.
Dilaksanakannya Peresmian anggota BPD oleh Bupati berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa.
Bupati Tasikmalaya menyampaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa kewenangan BPD adalah membahas rencana peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, yang dalam implemantasinya diperlukan koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi dengan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya,” ujar Bupati.
Bupati Tasikmalaya meminta kepada anggota BPD yang telah diresmikan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPD.
Baca juga : Buni Yani hadir ke Kejari Depok dengan didampingi Tim Penasehat
DI DUGA ADA PENGGELEMBUNGAN DANA
pembuatan gor di desa mulyasarikec salopa kab tasikmalaya terkatung2
Menteri Desa PDTT berbicara mengenai efektivitas
RI Joko Widodo dalam rangka mensosialiasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 ke Kabupaten Garut
4 tahun dana desa lampaui rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)
Dalam sambutannya, Bupati meminta agar BPD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Desa, bermitra dengan Kepala Desa, dengan cara membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergitas dengan tetap koordinasi dan konsultasi serta kerja sama dengan penyelenggara pemerintah lainnya serta seluruh komponen masyarakat.
Bupati juga menegaskan agar Kepala Desa dan BPD menjalankan seluruh prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bantuan keuangan lainnya. “Terlebih, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentan Pengelolaan Keuangan Desa, harus sudah dilaksanakan secara efektif pada tahun 2019,” ujar Bupati.
Pada akhir sambutannya Bupati mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa adaah motor penggerak pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa, sehingga semangat dan jiwa swadaya gotong royong dalam pembangunan desa dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.
